Rancangan AD/ART Koperasi KNP

ANGGARAN DASAR

KOPERASI SYARI’AH KNP
BAB  I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WILAYAH KERJA

Pasal 1

Badan pengembangan usaha  ini bernama  KOPERASI SYARI’AH KONGRES NASIONAL PASUNDAN disingkat dengan KOPERASI SYARI’AH KNP atau KS-KNP.
Yang berkedudukan di……

Wilayah kerja KOPERASI SYARI’AH KNP meliputi daerah kabupaten dan kota diseluruh Propinsi Jawa Barat.
BAB  II

LANDASAN,AZAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

KOPERASI SYARI’AH KNP berlandaskan Islam, falsafah dan Undang-undang Dasar negara Indonesia yang berlaku.

KOPERASI SYARI’AH KNP mengacu pada visi, misi, dan nilai-nilai kekeluargaan.

KOPERASI SYARI’AH KNP berazaskan musyawarah dan gotong royong.

KOPERASI SYARI’AH KNP bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan mendorong
upaya membangun ekonomi umat pada umumnya.

BAB  III

PERAN, PRINSIP, DAN SISTIM

Pasal 3

KOPERASI SYARI’AH KNP berperan serta secara aktif untuk memperkokoh perekonomian anggota                khususnya dan umat pada umumnya.

KOPERASI SYARI’AH KNP melaksanakan prinsip koperasi sesuai dengan Undang-undang koperasi nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.
Dalam operasinya, KOPERASI SYARI’AH KNP memakai sistim bagi hasil berdasarkan syari’ah.

BAB  IV

USAHA

Pasal  4

Untuk mencapai tujuan tersebut, KOPERASI SYARI’AH KNP melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

Pemupukan modal yang berasal dari  anggota.
Memberikan pelayanan pembiayaan kepada anggota untuk tujuan peningkatan kesejahteraan anggota.
Mengusahakan program pendidikan kewirausahaan bagi anggota untuk menambah pengetahuan tentang cara berusaha dan keterampilan yang dapat meningkatkan pendapatan para anggota
Kerjasama dengan BMT, koperasi, atau lembaga lainnya dalam peningkatan pengembangan.
Usaha-usaha lain yang sesuai dengan azas dan tujuan KOPERASI SYARI’AH KNP.

BAB  V

KEANGGOTAAN

Pasal  5

Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
Yang diterima menjadi anggota KOPERASI SYARI’AH KNP adalah yang memenuhi syarat-syarat berikut:
(a)     Perseorangan yang mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan
hukum.

(b)    Mereka yang komit dengan nilai-nilai yang berlaku di Koperasi Syariah KNP.

(c)     Menyetujui isi AD dan ART serta ketentuan KOPERASI SYARI’AH KNP lainnya.

Pasal 6

Seorang calon anggota harus mengajukan permohonan dengan mengisi formulir keanggotaan serta membuka rekening simpanan mudharabah sukarela, membayar simpanan pokok, dan simpanan wajib.
Keanggotaan dinyatakan sah jika yang bersangkutan sudah terdaftar di dalam buku induk anggota.
Keanggotaan tidak dapat dipindah-tangankan kepada siapapun.

Pasal 7

1.    Keanggotaan berakhir, bilamana anggota:

(a)  Meninggal dunia.

(b)  Berhenti atas kehendak sendiri.

(c)   Diberhentikan oleh pengurus atau pengelola, apabila:

Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai anggota
Menyalahgunakan haknya sebagai anggota.
Melakukan tindakan yang merugikan KOPERASI SYARI’AH KNP.
Melakukan tindakan yang merusak citra KOPERASI SYARI’AH KNP.

Pasal 8

Anggota terdiri dari:
(a)     Anggota penuh

(b)    Anggota biasa

2.       Selain anggota tersebut di atas, disebut sebagai nasabah
3.       Anggota penuh dan anggota biasa adalah juga sebagai nasabah
4.       Kriteria keanggotaan dan nasabah diatur dalam ART.

BAB  VI

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal  9

1.    Setiap anggota berhak:

(a)   Menyampaikan usul secara tertulis

(b)  Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota yang diatur dalam ART

(c)   Mendapat sisa hasil usaha sesuai dengan simpanannya pada KOPERASI SYARI’AH KNP yang diatur dalam ART.

2.    Khusus anggota penuh berhak :

(a)   Memilih dan dipilih sebagai pengurus.

(b)  Menela’ah laporan KOPERASI SYARI’AH KNP yang disampaikan pengelola.

3.       Nasabah berhak mendapatkan bagi hasil sesuai dengan simpanannya.

Pasal 10

1.    Setiap anggota wajib :

(a)     Mentaati ketentuan AD, ART.

(b)    Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan Lembaga Koperasi.

(c)   Menggalang Ukhuwah Islamiyah sesama anggota Koperasi.

BAB  VII

RAPAT ANGGOTA

Pasal  11

Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam KOPERASI SYARI’AH KNP dimana setiap anggota wajib menghadirinya.
Rapat pembentukan KOPERASI SYARI’AH KNP merupakan rapat anggota pertama dengan menanda tangani akad anggota.
Rapat Anggota dilakukan minimum setahun sekali atas dasar undangan yang disampaikan oleh Pengurus.
Rapat Anggota dapat pula diselenggarakan atas kehendak Pengurus.
Setiap anggota mempunyai satu suara.
Setiap keputusan dalam rapat anggota diambil secara musyawarah untuk mufakat, dengan menjunjung tinggi syari’ah Islam. Jika  tidak dicapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang memiliki hak suara yang hadir di dalam rapat.
Tanggal, tempat dan acara rapat anggota disampaikan oleh Pengurus dalam undangan rapat.
Pasal  12

Rapat anggota sah jika dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota.
Jika rapat anggota tidak dapat berlansung karena tidak memenuhi korum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, maka rapat anggota ditunda selama tujuh (7) hari dengan pemberitahuan tertulis kepada anggota.
Apabila yang terdapat pada ayat 2 dalam  pasal ini tidak dapat dicapai, maka setelah diadakan penundaan selama satu jam dan telah melaksanakan ayat 2 pasal ini, rapat dapat dilaksanakan dan dianggap sah adanya.
Anggota yang tidak dapat hadir dalam rapat anggota dapat diwakilkan suaranya kepada anggota yang lain secara tertulis.

Perubahan AD/ART KOPERASI SYARI’AH KNP. dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota.

BAB  VIII

PENGURUS

Pasal 13

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota.
Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota
Pengurus terdiri dari:
(a)     Ketua

(b)    Wakil Ketua

(c)     Sekretaris

(d)    Anggota (jumlahnya ditentukan berdasarkan kebutuhan).

4.    Syarat umum untuk dapat dipilih menjadi pengurus ditentukan dalam ART.

Pasal  14

Masa Jabatan pengurus adalah 3 tahun dan dapat dipilih kembali.
Pergantian atau permintaan penggantian Pengurus inti (Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris) termasuk sebelum habis masa jabatan hanya dapat dilaksanakan dalam rapat anggota atas permintaan sekurang-kurangnya ½ dari anggota dan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota yang hadir. Permintaan penggantian pengurus harus disampaikan secara tertulis. Pengurus baru ditentukan pada saat rapat anggota tersebut.
Penggantian pengurus lain (anggota) dapat dilakukan oleh Rapat Pengurus Inti dan Anggota yang lain dan disetujui oleh seluruh Pengurus.
Rapat anggota dapat memberhentikan dan mengganti pengurus setiap waktu bila:
(a)   Pengurus melakukan kecurangan atau merugikan KOPERASI SYARI’AH KNP.
(b)    Pengurus tidak mentaati Undang-undang perkoperasian atau AD, ART KOPERASI SYARI’AH KNP.

(c)     Atas permintaan sendiri

5.    Bila seseorang Anggota pengurus berhenti atas permintaan sendiri sebelum habis masa jabatannya maka pengurus  yang lain dapat     menunjuk pengganti sementara sampai habis masa jabatan kepengurusan tersebut.

BAB  IX

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal  15

Pengurus berhak untuk:
(a)  Memimpin organisasi KOPERASI SYARI’AH KNP.
(b)    Menunjuk pengelola yang profesional.

(c)     Melakukan semua perbuatan hukum untuk dan atas nama KOPERASI SYARI’AH KNP.

(d)    Mewakili KOPERASI SYARI’AH KNP diluar dan dihadapan Pengadilan.

(e)     Membuat rencana kerja dan anggaran tahunan.

(f)      Menyelenggarakan rapat anggota.

2.       Pengurus dalam melaksanakan tugas, berkewajiban:
(a)   Bertanggung jawab atas pelaksanaan  pengelolaan Koperasi Syariah KNP.
(b)    Mengadakan rapat pengurus dengan pengelola minimal 1 kali tiap bulannya untuk mengevaluasi pelaksanaanoperasional   KOPERASI SYARI’AH KNP.

(c)     Memberikan laporan pertanggung jawaban pada rapat anggota.

(d)    Berpedoman pada AD, ART, dan keputusan lainnya.
3.    Pengurus bertanggung jawab terhadap rapat anggota KOPERASI SYARI’AH KNP.
4.    Pengurus selama memegang jabatan tidak mendapat gaji, namun bisa menerima bonus.

BAB  X

PENGAWAS SYARI’AH

Pasal  16

Pengawas Syari’ah :

Dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota
Bertanggung jawab pada anggota.
Paling banyak terdiri dari 3 orang.
Dipilih untuk masa jabatan 3 tahun.
Selama memegang jabatan tidak mendapat gaji, namun bisa menerima bonus.
Melaksanakan pengawasan  terhadap kegiatan KOPERASI SYARI’AH KNP agar tetap sesuai dengan syari’ah Islam

BAB  XI

PENGELOLA

Pasal  17

Pengelola adalah tenaga profesional  untuk menjalankan operasi sehari-hari.
Pengelola dipilih dan diangkat oleh pengurus.
Tugas, wewenang, tanggung jawab, gaji, dan pendapatan diatur dalam ART.

BAB XII

SUMBER DANA DAN PEMBIAYAAN

Pasal 18

Sumber dana KOPERASI SYARI’AH KNP terdiri dari dana sendiri dan pinjaman.

Sumber dana sendiri terdiri dari:
(a)     Simpanan pokok khusus atau saham (syarik).

(b)    Simpanan pokok.

(c)     Simpanan wajib.

(d)    Hibah dan wakaf.

(e)     Infaq, sedekah.

(f)      Sisa hasil usaha yang dicadangkan.

2.    Dana pinjaman terdiri dari:

(a)     Simpanan Mudharabah

(b)    Investasi

(c)     Investasi khusus (Mudharabah Muqayadah)

(d)    Wadiah

(e)     Sumber lainnya yang sah

Pasal 19

Pembiayaan terdiri dari berbagai jenis sebagaimana disebutkan dalam ART.
Setiap anggota berhak mengajukan pembiayaan pada  Koperasi.
Pengurus dan pengelola berhak menerima atau menolak usulan pembiayaan tersebut
dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 20

Ketentuan mengenai sumber dana dan pembiayaan diatur dalam ART.

BAB  XIV

SIMPANAN ANGGOTA

Pasal  21

Setiap anggota penuh dan anggota biasa wajib menyimpan atas namanya sendiri pada KOPERASI SYARI’AH KNP berupa simpanan pokok sebagaimana ditetapkan dalam ART. Uang simpanan pokok ini dibayar sekaligus pada waktu mengajukan permohonan menjadi anggota.
Setiap anggota penuh dan anggota biasa wajib menyimpan atas namanya sendiri pada KOPERASI SYARI’AH KNP berupa simpanan wajib sebagaimana ditetapkan dalam ART. Uang simpanan wajib ini dibayar setiap bulan yang pembayarannya dianjurkan sekaligus untuk satu tahun.
Setiap anggota penuh   wajib menyimpan atas namanya sendiri pada KOPERASI SYARI’AH KNP berupa simpanan pokok khusus (saham) sebagaimana ditetapkan dalam ART. Uang simpanan wajib ini dibayar minimal satu kali.
Setiap anggota  wajib menyimpan atas namanya sendiri pada KOPERASI SYARI’AH KNP berupa simpanan mudharabah, atau investasi, ataupun wadiah  sebagaimana ditetapkan dalam ART. Uang simpanan ini dapat disetor tanpa pembatasan.

Pasal 22

Uang simpanan pokok khusus, simpanan pokok, simpanan wajib tidak dapat diminta kembali selama anggota tersebut belum berhenti sebagai anggota KOPERASI SYARI’AH KNP.
Uang simpanan mudharabah, investasi, atau wadiah dapat ditarik kembali sesuai dengan peraturan KOPERASI SYARI’AH KNP.

Pasal 23

Apabila anggota meninggal dunia  maka uang simpanan pokok khusus, simpanan pokok, simpanan wajib,  simpanan mudharabah, simpanan lainnya dikembalikan kepada ahli waris menurut hukum Islam.
Apabila anggota   mengundurkan diri, atau diberhentikan dari anggota, maka uang simpanan pokok khusus, simpanan pokok, simpanan wajib,  simpanan mudharabah, simpanan lainnya dikembalikan kepada   anggota yang berhenti.

BAB  XV

JANGKA WAKTU

Pasal  24

KOPERASI SYARI’AH KNP didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB  XVI

KEUNTUNGAN DAN SISA HASIL USAHA

Pasal 25

Keuntungan KOPERASI SYARI’AH KNP diperoleh dari pendapatan pembiayaan dikurangi biaya-biaya dan beban bagi hasil.
Keuntungan dihitung setiap bulan.
Keuntungan KOPERASI SYARI’AH KNP dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan anggota
Keuntungan KOPERASI SYARI’AH KNP dipergunakan untuk :
(a)  Zakat  2,5  %

(b)    Bagi hasil simpanan anggota

Sisa hasil usaha dipergunakan untuk:
(a)     Simpanan pokok khusus, simpanan pokok, dan simpanan wajib.

(b)    Sisa hasil usaha dicadangkan untuk pengembangan.

(c)     Sisa hasil usaha untuk Dana Sosial KNP.

(d)    Bonus  Pengelola dan Pengurus.

(e)     Dan lain-lain yang diputuskan  dalam rapat anggota.

Pasal 26

Sisa hasil usaha dihitung setiap akhir bulan.
Sisa hasil usaha dikeluarkan dari keuntungan setiap akhir tahun.

Pasal 27

Perincian lebih lanjut mengenai keuntungan dan sisa hasil usaha ditetapkan dalam ART.

BAB  XVII

TANGGUNGAN ANGGOTA

Pasal  28

Dalam hal terjadi pembubaran KOPERASI SYARI’AH KNP karena kerugian, anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok khusus, simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan  lainnya.
Dalam hal terjadi pembubaran KOPERASI SYARI’AH KNP karena kerugian, nasabah yang bukan anggota tidak menanggung kerugian apapun. Anggota penuh akan menanggung simpanan nasabah.
Segala persoalan mengenai tindakan atas kejadian yang menyebabkan kerugian, diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

BAB  XVIII

SANKSI

Pasal  29

Terhadap pengurus, pengawas, pengelola, anggota yang melanggar ketentuan Anggaran Dasar dikenakan sanksi sebagai berikut:

1.    Pengurus dapat diberhentikan oleh rapat anggota dan atau diproses melalui ketentuan hukum yang berlaku apabila:

(a)   Tidak melakukan tugas pelaksanaan pengelolaan Koperasi.

(b)  Melakukan tindakan yang melanggar AD, ART.

(c)   Tidak melaksanakan rapat anggota dalam rangka pertanggung jawaban .kepada anggota

2.       Pengawas syari’ah dapat diganti oleh rapat anggota apabila terbukti:
(a)   Tidak melakukan pengawasan terhadap KOPERASI SYARI’AH KNP.
(b)  Melakukan tindakan yang merugikan KOPERASI SYARI’AH KNP.
(c)   Melakukan tindakan yang merusak citra KOPERASI SYARI’AH KNP.

3.    Pengelola dapat diberhentikan oleh pengurus apabila:

(a)   Melakukan penyelewengan atau penyalahgunaan uang KOPERASI SYARI’AH KNP untuk kepentingan pribadi atau pihak lain.

(b)  Tidak melakukan tugas pengelolaan KS KNP.

(c)   Melakukan tindakan yang melanggar AD, ART.

(d)  Tidak melaksanakan keputusan hasil rapat anggota, rapat bulanan dengan pengurus.

4.    Anggota dapat diberhentikan  oleh pengurus atas informasi dari pengelola apabila:

(a)  Terbukti menyalahgunakan uang KOPERASI SYARI’AH KNP yang mengakibatkan kerugian pada Koperasi Syariah KNP.

(b)    Melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik Koperasi Syariah KNP.

BAB  XIX

PERSELISIHAN

Pasal  30

Setiap perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan KOPERASI SYARI’AH KNP diselesaikan secara internal melalui musyawarah pengelola dan pengurus serta dengan jiwa ukhuwah Islamiyah.
Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaiannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

BAB XX

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal  31

Perubahan terhadap anggaran dasar ini hanya dapat dilakukan apabila disetujui sekurang-kurangnya 2/3 suara dari jumlah anggota yang hadir dan memiliki suara dalam rapat anggota.
Jika terjadi perubahan terhadap anggaran dasar ini, maka perlu dibuatkan catatan perubahan anggaran dasar dan disampaikan kepada seluruh anggota selambat-lambatnya satu bulan setelah terjadi perubahan.

BAB  XXI

PENUTUP

Pasal 32

Anggaran dasar ini berlaku sejak ditetapkan oleh rapat anggota.
Keputusan lebih lanjut mengenai ketentuan dalam AD ditentukan oleh ART atau Aturan Khusus yang disepakati oleh rapat anggota.
Ditetapkan dalam                                  :           Rapat  Pengurus dan Pengelola.

Pada tanggal                                         :           28 April 2013

Tempat                                                 :          

Kecamatan                                           :          

Kotamadya                                          :           Kabupaten Bandung

Propinsi                                                :           Jawa Barat

Atas nama seluruh anggota

KOPERASI SYARI’AH KNP

Pengurus

Ketua                                                                                                    Sekretaris

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s